Lingga – Karena desifitnya anggaran ABPD 2017 Pemkab Lingga akan kesulitan membangun daerahnya. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapeeda) Kabupaten Lingga, Ir M Ishak MM, berharap agar tidak terjadi ketimpangan mencolok di bidang pembangunan dan ekonomi wilayah kabupaten dan kota di Kepri, Pemprov mesti memberikan perhatian lebih untuk sentral Bunda Tanah Melayu yakni Kabupaten Lingga.
Hal tersebut dikatakan Ishak, mengingat APBD Lingga masih defisit dan paling rendah dibandingkan kabupaten kota lainnya sejak beberapa tahun terakhir.
”Kami juga berharap wakil rakyat dari DPRD Provinsi Dapil Lingga Bintan akan berusaha lebih maksimal dalam membantu pemkab Lingga merealisasikan berbagai usulan pembangunan melalui musrembang 2016 kemarin,” ungkap Ishak, Minggu (27/11).
Disampaikan Ishak, rendahnya APBD Lingga perlu didukung oleh pemerintah provinsi untuk menyelesaikan sejumlah pembangunan. Apalagi, saat Musrembang Kepri beberapa waktu lalu, Bupati Lingga Alias Wello secara langsung ikut hadir dalam berbagai pembahasan agar usulan Lingga dapat diakomodir pada tahun 2017 nanti.
”Mungkin sejak Provinsi Kepri berdiri, baru kali pertama kepala daerah, yakni bupati Lingga hadir saat pembahasan di berbagai bidang. Ini menunjukkan Pemkab Lingga sangat berharap sakali agar usulan dapat diakomodir dalam APBD 2017 pemprov,” terang Ishak.
Selain itu, 2 agenda penting Pemprov Kepri yakni MTQ dan Popda tingkat Provinsi pada tahun 2018 nanti yang akan berlangsung di Lingga kata Ishak perlu didukung kesiapan infrastruktur dan fasilitas yang harus dibangun tahun depan. Jika semua itu harus mengandalkan APBD Lingga yang rendah, akan sangat sulit terealisasi.
”Ada 2 agenda besar tingkat Provinsi ini perlu dilengkapi infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Paling tidak harus dibangun tahun 2017 nanti. Seperti kebutuhan Astaka permanen untuk kegiatan MTQ dan pembangunan fasilitas olahraga seperti kolam renang dan gedung olahraga (GOR) mini untuk menunjang kegiatan Popda yang akan berlangsung di Lingga 2018 mendatang,” terangnya.
Ishak juga ingin mengingatkan kembali komitmen Pemprov terhadap jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi.
Pasalnya, masih cukup banyak ruas jalan seperti lintas timur penghubung tiga wilayah kecamatan yang kondisinya belum tertata dengan baik. Karena menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi, Ishak berharap komitmen tersebut dapat diperjelas dengan realisasi kegiatan peningkatan jalan di Bunda Tanah Melayu.
”Ada komitmen Pemprov untuk membangun jalan yang menjadi kewenangan provinsi tahun 2017 ini. Selain itu, ada juga penyusunan detail engineering desingn (DED) jembatan Senayang-Sebangka serta pembangunan Rumah Sakit di Daik,” tuturnya.
Sedangkan soal kewenangan yang diambil alih provinsi berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, terkait kebutuhan sarana pendidikan seperti ruang kelas belajar (RKB) dan penerangan listrik, Ishak mengatakan agar provinsi juga tidak lengah dalam melengkapi kebutuhan dasar tersebut.
”Rehab dan pembangunan RKB di SMA dan SMK juga perlu dibantu Pemprov. Selain itu, kebutuhan penerangan listrik, kami berharap dibangun PLTS,” pungkasnya. (rpg)
