ACEHTREND.CO, Banda Aceh – DPR Aceh mengundang berbagai kelompok masyarakat sipil (LSM) dan organisasi kemahasiswaan ke Ruang Serba Guna DPRA. Undangan tersebut dilakukan dalam rangka silaturrahmi dan penyamaan persepsi serta untuk mendapatkan berbagai masukan dan saran terhadap pengawalan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), Rabu (30/8/2017).
Ketua DPRA Muharuudin mengatakan, silaturrahmi digagas untuk menyikapi perkembangan dan dinamika setelah pengesahan (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pengajuan gugatan (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) baik oleh perwakilan masyarakat maupun DPRA terkait dicabutnya Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA
Menurut Muhar, upaya gugatan yang diajukan ke MK oleh DPRA bukanlah untuk mengimbangi upaya judicial review yang dilakukan Samsul Bahri alias Tioang atau oleh Kautsar Muhammad Yus sebagai perwakilan masyarakat, melainkan lebih sebagai tanggung jawab kelembagaan DPR Aceh dalam rangka mengawal kekhususan Aceh,
“Selain itu gugatan oleh DPR Aceh adalah untuk mempererat legal standing pengajuan gugatan, sebab dalam UUPA disebutkan bahwa untuk melakukan perubahan dan pencabutan pasal-pasal dalam UUPA harus dilakukan konsultasi dan wajib mendapat pertimbangan DPRA,” katanya.
Karena Aceh dinilai tidak hanya memiliki status khusus namun juga melekat status keistimewaan yang berbeda dengan Yogyakarta (istimewa) dan DKI Jakarta (khusus).
Amatan AceHTrend, elemen masyarakat sipil pada prinsipnya sepakat mendorong upaya pengawalan UUPA serta bersepakat membangun komunikasi berkelanjutan dengan DPRA.
Namun di sisi lain DPRA juga diharapkan tidak hanya sekedar bersekutu dengan masyarakat sipil ketika terjadi keterkejutan akibat terdegradasi UUPA, melainkan diharapkan juga memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan hidup, HAM, perempuan hingga berbagai isu lainnya yang setara dengan isu politik pemilihan.
Hadir dalam silaturrahmi tersebut Koalisi NGO HAM Aceh, LBH Banda Aceh, GeRAK, MaTA, YARA, Katahati Institute, Forum LSM, Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA), Flower Aceh, Walhi, Jaringan Komunitas Masyarakat, Prodelat, dan perwakilan mahasiswa.[]
