Forum Paris Atasi Kerentanan Utang

PARIS – Para Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuan­gan negara-negara maju dan berkembang yang hadir da­lam pertemuan tingkat tinggi Forum Paris yang berlangsung di Paris, Prancis, Selasa (7/5), sepakat memperkuat pembi­ayaan berkelanjutan. Langkah itu dimaksudkan untuk men­dorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut di­tujukan untuk menjawab tan­tangan kesenjangan pembiay­aan atau financing gap untuk infrastruktur, terutama upaya mengatasi tingkat kerentanan utang atau debt vulnerability sekaligus menjaga keberlang­sungan utang atau debt sus­tainability. Terlebih lagi, di tengah tingginya kebutuhan pembangunan ekonomi, ter­masuk pembangunan infra­struktur yang saat ini tengah digalakkan.

Studi Bank Dunia menun­jukkan bahwa kebutuhan pem­biayaan untuk pembangunan infrastruktur bagi negara ber­pendapatan rendah-menen­gah berkisar antara 2–8 persen per tahun untuk mendukung pencapaian agenda Sustain­able Development Goals (SDGs) 2030.

Sebagai informasi, perte­muan tingkat tinggi Forum Par­is, yang merupakan rangkaian dari pertemuan negara-negara G20 pada tahun ini yang akan digelar di Jepang. Pertemuan juga dihadiri lembaga inter­nasional, seperti Bank Dunia, IMF, BIS, OECD, dan ADB.

Disebutkan, komunitas lembaga keuangan internasi­onal juga sepakat untuk men­jadikan sektor investasi publik sebagai prioritas utama pem­bangunan dan memperkuat koordinasi dalam penguatan kapasitas domestik terutama dalam hal persiapan proyek infrastruktur.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dalam ket­erangan tertulisnya menekan­kan tiga upaya penting yang ditempuh Indonesia terkait pembiayaan infrastruktur agar dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan.

Reformasi Struktural

Pertama, Indonesia secara konsisten terus melakukan re­formasi struktural, baik refor­masi kelembagaan, reformasi fiskal, maupun reformasi peng­aturan, di samping juga terus mengedepankan kebijakan pengelolaan makroekonomi yang berhati-hati yang sangat penting bagi pembangunan in­frastruktur.

“Kedua, penguatan koor­dinasi antar otoritas untuk mendorong peningkatan pembiayaan infrastruktur oleh sektor swasta. Berbagai pembiayaan inovatif telah dikembangkan dan berkontri­busi pada pembiayaan pemba­ngunan infrastruktur di Indo­nesia, termasuk Public Private Partnership (PPP), projects bonds, infrastructure funds, as­set and earning backed securi­ties, dan blended finance,” kata Perry.

Ketiga, jelas Perry, yaitu akselerasi pengembangan infrastruktur yang memper­hatikan dampak sosial dan lingkungan (social and envi­ronmental infrastructure) un­tuk mendukung pencapaian agenda SDG 2030.

“Setelah sukses meluncur­kan roadmap SDG Indonesia One Blended Finance pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Indone­sia menerbitkan Green Sukuk yang pertama pada awal tahun ini,” katanya.

Hal itu merupakan perwu­judan nyata dari komitmen ter­hadap pengembangan social and environmental infrastruc­ture di Indonesia. bud/E-10