Oleh: Rommi Delfiano, Wartawan Padang Ekspres
Raden Wulansari, begitulah namanya. Mungkin terdengar asing di telinga sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun bila menyebut Mulan Jameela, hampir dipastikan lebih banyak yang tahu ketimbang tidak. Ya, dialah vokalis utama Ratu, grup musik wanita tersukses di Indonesia dekade 2000-an.
Tentunya, kita tidak membahas kariernya sebagai musisi. Ya, tiba-tiba saja belakangan nama istri musisi legendaris Ahmad Dhani ini viral di mana-mana. Memang bukan kali ini saja Mulan viral, baik posisinya sebagai musisi dan istri Ahmad Dhani, maupun anggota Komisi VII DPR RI. Namun, kali ini terasa beda. Bukan negatif, sebaliknya banyak mendukungnya.
Semua ini berkaitan dengan pernyataannya soal rencana pemerintah melakukan konversi LPG 3 kg ke kompor listrik. Entah energi dari mana, tiba-tiba saja Mulan mengkritisi kebijakan itu. Padahal, semua tahu bahwa Mulan berasal dari partai koalisi pemerintah. Partai Gerindra. Jelas, bukan sebuah hal biasa.
“Ini saya jujur ya, kapasitas saya sebagai anggota dewan dan sebagai emak-emak. Kami di rumah saja punya kompor listrik tetap tak bisa lepas dari yang gas karena masakan Indonesia ya beda bukan masakan orang bule yang pancinya ya seukuran begitu saja,” ucap Mulan, dikutip dari YouTube Komisi VII DPR RI, Jumat (23/9) lalu.
Bila dibaca sekilas, pernyataan Mulan ini wajar-wajar saja. Namun, tak begitu di mata waganet. Kritikan Mulan dianggap mewakili keluhan emak-emak. Sejak rencana program ini di-publish pemerintah, langsung memancing pro-kontra di masyarakat. Rata-rata lebih banyak negatifnya.
Kenapa begitu, banyak kalangan menilai kebijakan ini sangat memberatkan. Masih terngiang-ngiang di pikiran kita beberapa tahun lalu, pemerintah “memaksa” emak-emak beralih dari kompor minyak tanah ke gas LPG 3 kg. Waktu itu, kebijakan ini menuai protes dari masyarakat. Wajar saja, sebelum terbiasa, masyarakat juga dihantui ketakutan menggunakan gas LPG 3 kg. Ya, rentetan kompor gas meleduk, jadi pemicunya.
Nah, ketika masyarakat mulai terbiasa menggunakan kompos gas, entah menerima bisikan dari mana, giliran konversi ke kompor listrik digaungkan. Bukan sekadar itu, pemerintah mengiming-imingi pembagian 300 ribu kompor listrik ke rumah tangga miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Paket itu terdiri dari satu kompor listrik, satu alat masak, dan satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau penambah daya khusus untuk kompor listrik.
Bagaimana mungkin kebijakan ini tidak diprotes? Kita tahu, masyarakat baru bisa bernapas menyusul belenggu pandemi Covid-19. Kini, dihadapkan langsung pada persoalan baru. Sama halnya dengan Mulan, kebijakan ini diyakini akan membuat tagihan membengkak. Rata-rata, kapasitas kompor listrik mencapai 1.000 watt.
“Masyarakat yang kekurangan daya listriknya kan 450 VA, ini kebutuhannya 1.200-1.800 watt,” kata Mulan.
Lagian, apa kebijakan ini benar-benar sudah dikaji pemerintah.
Bolehlah Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menyebut, masyarakat bisa hemat hingga Rp 8.000 per kilogram elpiji dalam program konversi kompor elpiji ke kompor listrik ini. Namun, jelas itu tidak cukup. Harus ada telaah secara komprehensif. Atau, jangan-jangan ini hanya proyek pihak-pihak tertentu guna mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.
“Harusnya, pemerintah tidak menyelesaikan masalah dengan masalah,” kritik Mulan. (*).
