Pemerintah Siapkan Langkah Jangka Pendek
Perekonomian Indonesia diyakini bisa tumbuh lebih baik dalam 11 bulan ke depan. Optimisme itu tidak lepas dari selesainya sejumlah masalah yang berdampak pada perekonomian selama 2016. Kemarin (10/2), pemerintah menetapkan sejumlah langkah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi selama 2017.
Sejumlah persoalan diakui menghambat pertumbuhan ekonomi tahun lalu. Dimulai dari proyeksi penerimaan pajak yang meleset dan berdampak pada pemotongan belanja APBN. Belum lagi pertumbuhan di sejumlah daerah ikut melambat. Kemudian, harga sejumlah komoditas vital seperti minyak, batubara, termasuk kelapa sawit turun di pasaran internasional sehingga mengurangi pendapatan.
Wapres Jusuf Kalla menjelaskan, persoalan-persoalan itu mulai surut sejak akhir 2016. “Batu bara sudah kembali jadi USD 80, minyak sudah di atas 50 USD,” ujar JK di kantornya kemarin. Bahkan, Kementerian ESDM menyebut Harga Batubara Acuan untuk penjualan langsung sudah mencapai USD 101,69 per ton pada Desember 2016.
Dengan naiknya harga sejumlah komoditas penting, paka proyeksi pendapatan juga ikut naik. Kemudian, pemerintah mendapatkan angin segar di sektor penerimaan sebagai imbas dari kebijakan tax amnesty. Potensi pajak menjadi lebih besar setelah sejumlah wajib pajak membeberkan hartanya. “Risikonya tinggal kondisi perekonomian global saja,” lanjut Wapres.
Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ekonominya. Mulai Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani, Menperin Airlangga Hartarto, hingga Menteri BUMN Rini Soemarno. Pertemuan itu khusus membahas sejumlah langkah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam 11 bulan ke depan.
“Supaya di 2018, kan di RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah) sudah digariskan angkanya kira-kira 6,1 persen,” ujarnya usai bertemu Presiden. Harus ada langkah jangka pendek yang bisa berdampak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Setidaknya ada lima sektor yang disoroti. Selain APBN, pemerintah akan fokus menggenjot investasi, mendorong pengembangan industri, mengerem laju inflasi, dan menggenjot ekspor di market-market baru.
Darmin menuturkan, penggunaan APBN akan difokuskan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. “Bagaimana supaya APBN dampaknya di 2017 itu positif terhadap pertumbuhan,” terangnya.
Salah satu kebijakan dalam program pemerataan ekonomi, adalah menyalurkan APBN untuk menciptakan proyek-proyek padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kebijakan lainnya yang baru dilakukan untuk kali pertama adalah transfer daerah yang lebih besar dari anggaran kementerian.
Tahun lalu, APBN banyak terpangkas akibat penerimaan yang meleset dari target. Untuk tahun ini, pihaknya sudah membaca dan yakin situasinya bisa lebih baik. Khususnya, setelah program tax amnesty berjalan dengan baik Sehingga, dampaknya tidak lagi negatif terhadap pertumbuhan.
Berikutnya, soal investasi. Indonesia masih fokus menggandeng banyak investor untuk berbagai proyek infrastruktur. Keberadaan infrastruktur diyakini bakal memacu peningkatan aktivitas ekonomi sehingga berdampak pada pertumbuhan.
Mengenai inflasi, Darmin menyatakan, pemerintah akan berupaya agar terjaga di bawah 4 persen. Tujuannya, agar tingkat suku bunga tidak ikut terkerek naik. “Kalau tidak bergerak ke atas, kita masih bisa bersama OJK dan BI mendorong bunga kredit turun sedikit lah,” lanjut Darmin.
Dengan menjaga inflasi di bawah 4 persen, maka pertumbuhan kredit masih bisa diharapkan. Bahkan, bukan tidak mungkin pertumbuhan kredit bisa mencapai double digit. Pertumbuhan kredit akan berpengaruh pada peningkatan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, inflasi di atas 4 persen akan membuat pertumbuhan kredit memburuk.
Langkah yang akan dilakukan adalah mengendalikan gejolak harga agar di bawah 4 persen. Darmin menuturkan, yang paling banyak berpengaruh selama ini sebenarnya adalah core inflation. Namun, biasanya core inflation tidak terlalu tinggi, di kisaran 3,5 persen. Justru pengaruh dari administer prices dan volatile goods tergolong kecil.
Meskipun demikian, pihaknya akan tetap menjaga agar kedua sektor lainnya, terutama administer prices tetap tidak bergerak. Kalaupun bergerak, akan diupayakan tidak sampai di atas 5 persen. Sehingga, bila nanti digabungkan tetap bisa 4 persen atau di bawahnya.
Mengenai sektor industri, Presiden meminta menperin untuk membuat daftar industri yang bisa cepat diokembangkan. Bila pengembangan industri itu diprediksi bisa langsung terasa hasilnya dalam setahun, maka industri itu harus digenjot kapasitas produksinya.
Begitu pula dengan ekspor. Sejak tahun lalu, pemerintah sudah menetapkan sejumlah negara sebagai tujuan ekspor baru. Seperti India, Pakistan, Iran, termasuk sejumlah negara di Afrika. “Negara-negara yang penduduknya di atas 50 juta dan penghasilan maupun pertumbuhannya juga baik,” tutur menteri 68 tahun itu.
Pihaknya sedang membaca kebutuhan di negara-negara tersebut yang bisa dipasok oleh Indonesia. di sisi lain, produk-produk Indonesia didorong dalam hal perbaikan mutu, pengemasan, dan harga lebih murah. Sehingga, semakin banyak produk dalam negeri yang bisa diekspor.
Menurut Darmin, bila langkah-langkah itu berjalan dengan mulus, dia percaya pertumbuhan ekonomi tidak akan stagnan pada baseline 2017, yakni 5,1 persen. “Kita bisa melihat dia bergerak di antara 5,4 sampai 5,7. Bahkan 5,8 (persen),” urainya. Sehingga, bisa menjadi acuan untuk pertumbuhan di 2018.
Meskipun demikian, Darmin belum berani optimistis untuk kuartal pertama 2017. “Pertumbuhannya mungkin tidak langsung, mungkin di triwulan II dan III itu mulai membaik,” tambahnya. Yang jelas, langkah-langkah itu sudah mulai dikerjakan pada kuartal pertama.
Terpisah ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengingatkan agar pemerintah tidak sebatas membuat program-program yang baik. Namun, harus benar-benar dieksekusi dengan baik pula. Dia mencontohkan potensi inflasi. “Inflasi per Januari sudah tercatat 0,97 persen, tertinggi selama tiga tahun terakhir,” ujarnya.
Penyebabnya beragam, mulai gejolak harga pangan (volatile food) yang liar seperti cabai. Juga, pengaruh administer prices seperti pencabutan subsidi listrik hingga kenaikan harga BBM non subsidi. Menurut Bhima, tekanan inflasi sebagian besar justru bersumber dari administer prices. “Maka, prediksi inflasi bisa lebih dari 4-4,25 persen di 2017,” tambahnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
