PADEK.CO– Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyebutkan pemerintah pusat tidak pernah anak tirikan Sumatera Barat (Sumbar) dalam persoalan pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan selesainya tender pembangunan Fase 7 Pasar Raya Padang, Kota Padang.
Pembangunan Fase 7 Pasar Raya Padang ini mengunakan APBN sebesar Rp 103 miliar yang akan dimulai pekerjaan pada Juli 2023. Tender proyek dimenangkan PT Adhi Persada Gedung.
“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, karena presiden sudah mengalokasikan anggaran untuk tahun anggaran 2023-2024. Kami ucapkan terima kasih, aspirasi kami dieksekusi oleh presiden,” ujar Andre saat meninjau lokasi pembangunan Fase 7 Pasar Raya Padang, Sabtu (27/5).
“Jadi banyak sekali perhatian pemerintah pusat untuk Sumbar. Ini membuktikan Sumbar tidak di-anak tiri dalam pembangunan,” sambungnya.
Menurut Andre, pemerintah pusat akan membantu apabila pemerintah daerah atau pemerintah provinsi bersungguh-sungguh membangun Sumbar.
“Tergantung dari kesungguhan kita,” tegasnya.
Proses pembangunan Fase 7 Pasar Raya Padang, kata Andre, berlangsung selama satu tahun. Ground breaking juga direncanakan akan dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi.
“Kami sudah komunikasi dengan Pak Menteri PUPR dan juga buk Dirjen Cipta Karya, bahwa direncanakan Pak Jokowi Insya Allah diagendakan ground breaking peletakan batu pertama dari Pasar Fase 7 ini,” imbuhnya.
Andre menjelaskan, perjuangan pembangunan Fase 7 Pasar Raya Padang cukup panjang. Kawasan pasar ini sempat hancur karena bencana gempa pada 2009 silam.
Kemudian aspirasi dari pengurus ditampung Andre, agar pasar tersebut dibenahi. Ia pun memperjuangkan dengan bertemu dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.
“Lalu setelah itu, kami menyakinkan Pak Menteri Perdagangan kala itu M Lutfi untuk datang melakukan kunjungan kerja ke pasar ini. Beliau melihat bahwa pasar ini perlu direvitalisasi dan pembangunan kembali,” jelasnya.
“Beliau menurunkan tim Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR sehingga keluar rekomendasi teknis. Dari rekomendasi teknis itu lalu diantar langsung oleh Pak Menteri Perdagangan bersama saya bertemu Pak Basuki,” tambahnya.
Andre mengakui ketika itu Menteri PUPR menyatakan anggaran terbatas. Namun akhirnya diperjuangkan dan diputuskan oleh Presiden Jokowi agar pembangunan Fase 7 Pasar Raya bisa dianggarkan.
“Kita ingin merapikan pasar supaya kembali indah dan seluruh pihak berdagang dengan baik. Aspirasi bg Andre akan saya sampaikan ke Presiden nanti saya kabari,” kata Andre menghadap Basuki Hadimuljono.
“Alhamdulillah, Pak Basuki menyampaikan aspirasi itu (ke Jokowi). Seminggu kemudian kami dipanggil kembali Pak Basuki bahwa Presiden memberikan lampu hijau agar Fase 7 Pasar Raya dibangun kembali,” ulasnya.
Flyover Sitinjau Laut
Bukti pemerintah pusat cukup memberikan perhatian ke Sumbar juga terbukti dengan akan dimulainya pembangunan Flyover Sitinjau Laut. Andre Rosiade kembali menegaskan, Sumbar tidak di-anak tirikan pemerintah pusat soal pembangunan infrastruktur.
“Mohon doa dan dukungan bulan Oktober 2023 ini Flyover Sitinjau Laut sudah bisa dimulai dibangun. Jadi banyak sekali prihatin pemerintah pusat untuk Sumbar,” ungkapnya.
Andre mengatakan, proses value engineering pembangunan Flyover Sitinjau Laut sudah rampung. Saat ini, kata dia, dokumen sudah berada di Dirjen Pembiayaan Infratruktur.
“Oleh pak dirjen beberapa waktu lalu saya berkomunikasi pihak Hutama karya sudah menyelesaikan VE. Lalu, oleh pak dirjen sekarang lagi diproses untuk dimintai persetujuan pembrakasa dari Pak Basuki. Harapan Juni surat pembrakasa sudah selesai, lalu nanti oleh Menteri PUPR didiskusikan ke Kementerian Keuangan untuk persetujuan pembayarannya disetujui. Karena ini butuh persetujuan pembayaran Kemenkeu,” bebernya.
Andre menambahkan, untuk skenario anggaran pembangunan Flyover Sitinjau Laut masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Skenario itu Juli selesai, lalu akhir Juli atau awal Agustus bisa lelang. Dan September sudah ada pemenang, Oktober diskenariokan mulai pekerjaan di awal. Anggarannya ada berbagai skenario, ini perlu persetujuan Pak Menteri ada lebih mahal Rp 600 miliar, ada lebih murah Rp 500 miliar, anggaran Rp 3 sampai Rp 4 triliun. Kita tunggu yang mana diputuskan pemerintah,” pungkasnya.(*)
