JAKARTA – Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Salah satu program yang telah dilakukan pemerintah adalah menjadikan guru honorer sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Program tersebut masih akan terus dilakukan meski menemui kendala salah satunya karena banyak guru honorer yang sulit bersaing dalam tes.
Menanggapi hal tersebut, peneliti Pendidikan P2 Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Anggi Afriansyah menilai perlu adanya penyesuaian dalam proses rekrutmennya. Proses kelulusan, lanjutnya, tidak hanya berdasar pada nilai pengerjaan soal, tapi juga pada rekam jejak guru honorer tersebut.
“Selama ini pengalaman kerja seperti tidak dihargai. Untuk menjaga kualitas ujian, nilai tetap jadi syarat. Namun, pertimbangan pengalaman kerja harus juga mendapatkan bobot yang besar. Jadi guru bukan hanya kecakapan akademik, tapi ada kecakapan lain yang didapat melalui pengalaman mengajar yang cukup,” ujar Anggi kepada Koran Jakarta, di Jakarta, Jumat (7/6).
Anggi menyebut, banyak guru honorer memiliki kualifikasi dan minat yang baik. Tapi, pada akhirnya mereka gugur di tengah jalan karena merasa menjadi guru honorer tidak rasional bagi pemenuhan hidup mereka.
Terkait ada program peningkatan kesejahteraan guru honorer menjadi PNS maupun PPPK, ia menilai program tersebut bagus jika direalisasikan dengan baik. Hanya saja, lanjutnya, penting juga bagi pemerintah untuk membuat skema yang berkelanjutan dan transparan.
“Pertama yang harus dilakukan adalah pemetaan. Ini menentukan berapa jumlah yang dibutuhkan untuk PNS maupun PPPK. Penting juga melihat kebutuhan tiap daerah. Ini harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Jika tidak kualitas guru akan sulit meningkat karena nasib gurunya tidak menentu,” tuturnya.
Sementara itu, mengenai guru honorer yang tidak bisa bersaing dalam tes terbuka, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan hal tersebut tidak secara langsung menunjukan para guru honorer tidak berkualitas. Justru hal yang penting dilihat dari para guru honorer ini keberadaan mereka harus diakui dan diapresiasi pemerintah. ruf/AR-3
