Program prorakyat pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai banyak yang belum terlaksana optimal di Sumbar.
Padahal perhatian pemerintah ke Sumbar tak ada bedanya dengan daerah lain. Salah satu faktornya adalah masih banyaknya kepentingan kelompok.
Hal tersebut terungkap dalam diskudi Padang Ekspres dengan Ketua PIKA Sumbar Yanto Basri, di Hotel Pangeran Beach, kemarin (23/12).
Yanto mencontohkan dana koperasi khususnya koperasi syariah. Dia mengetahui banyak dana yang bisa dimanfaatkan pengurus koperasi. Namun pengurus koperasi tak mengetahui karena informasinya tak diberikan dinas terkait.
Akibatnya anggaran tersebut dimanfaatkan koperasi daerah lain. Begitu pula bantuan bibit tanaman yang setiap tahun dananya dikucurkan kementrian. Tinggal bagaimana mengambil dana itu sesuai ketentuan.
Dia juga mengkritisi sikap pejabat daerah baik di kabupaten/kota maupun provinsi yang masih mementingkan kepentingan kelompok. “Saya ingin masyarakat cerdas melihat dan mengambil program pemerintah pusat ini,” kata pria yang memiliki hobi otomotif ini.
Tak hanya itu. Sumbar masih banyak lahan tidur. Lahan-lahan yang dianggap tak produktif dibiarkan begitu saja. Padahal Presiden Joko Widodo memiliki pemikiran agar tak ada masyarakat yang membiarkan lahan milik mereka. “Saya tahu program pembukaan lahan ini banyak, baik untuk sawah dan lainnya.
Makanya saya ingin membantu masyarakat atau kelompok masyarakat untuk bisa menjalankan program Jokowi ini,” katanya.
Begitu pula untuk pakan ternak seperti ikan. Dia melihat pakan ini dibeli dari daerah lain. Padahal bahan baku membuat pakan banyak di Sumbar. Dia melihat kendalanya adalah pada teknologi pembuatan pakan. “Teknologi pembuatan pakan ini paling sederhana. Ini yang mesti dipahami pemda,” katanya.
Dia juga menyorot kader-kader partai politik yang dududk di legislatif banyak yang belum bisa menyadari keberadaan mereka. Banyak yang masih sibuk memikirkan dana kampanye mereka sehingga belum bekerja maksimal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
