Indonesia melakukan reformasi besar-besaran terutama yang terkait dengan perizinan dan mengadopsi kebijakan keterbukaan bidang ekonomi.
Hal di atas ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat menerima enam CEO dari negeri kincir angin, Rabu, 23 November 2016. Pemerintah Indonesia juga akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kemudahan berusaha/berinvestasi bagi para investor.
Lebih lanjut, Presiden juga mengatakan, saat ini Indonesia telah menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan Australia.
Tahun ini Indonesia menduduki peringkat ke 91 dalam indeks negara-negara dengan tingkat kemudahan berusaha, setelah sebelumnya menduduki peringkat ke 106. Presiden menilai, meskipun belum mencapai target, peningkatan ini patut diapresiasi mengingat lonjakan yang cukup tinggi hanya dalam rentan waktu satu tahun. “Target saya tentu saja kita berada di 40 besar daftar negara dengan kemudahan berusaha,” ujar Presiden.
Di depan para pimpinan perusahaan terkemuka Belanda tersebut, Presiden Jokowi mengakui bahwa tensi politik di dalam negeri kadang bergejolak dengan banyaknya demonstrasi. Namun Presiden meyakinkan, hal tersebut merupakan hal biasa dan tidak akan mengganggu investasi.
“Kita menerimanya secara terbuka karena itulah harga sebuah demokrasi, sama halnya dengan Belanda,” ujar Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga menyinggung mengenai program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang tengah dijalankan saat ini. Menurut Presiden, program Tax Amnesty di Indonesia bisa menjadi salah satu program Tax Amnesty tersukses di dunia, dengan jumlah pemasukan sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau 1 persen dari total Growth Domestic Product (GDP) Indonesia.
Adapun CEO yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Marten Wetselaar, Royal Dutch Shell; Pieter Van Oord, CEO Van Oord; Allard Castellein, CEO Port of Rotterdam; Else F. Bos, CEO PGGM Pension Fund; Rene H. Berkvens, CEO Damen Shipyard Group; dan Frits Eulderenik, CEO Royal Vopak
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.
