SKPD Diminta Efisiensi, Perjalanan Dinas Dewan Rp 17 Miliar
DPRD Sumbar memiliki kewenangan dalam pengaturan anggaran. Di saat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta mengencangkan “ikat pinggang”, anggota dewan justru menganggarkan lebih banyak untuk mereka. Contohnya saja anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 17 miliar untuk tahun 2016.
Hampir setiap pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dengan SKPD, anggota dewan mengingatkan agar kepala dinas untuk efektif dan efisien menggunakan anggaran. Bahkan, tak jarang, dalam rapat kerja komisi, anggota dewan mengkritik besarnya biaya perjalanan dinas SKPD.
Akan tetapi, hal itu sepertinya tak berlaku bagi anggota dewan. Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang APBD Sumbar, dipaparkan sejumlah anggaran kunjungan kerja dewan. Seperti rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah sebesar Rp 3,734 miliar.
Lalu, penyediaan makan dan minum Rp 590 juta, pembangunan gedung kantor Rp 19,8 miliar. Begitu pula untuk kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah mencapai Rp 9,511 miliar. Sedangkan untuk kunjungan kerja pimpinan dan komisi ke luar daerah dianggarkan pula sebesar Rp 4,461 miliar.
Dengan anggaran sebesar itu, tak heran gedung DPRD Sumbar sering sepi dari wakil rakyat. Ramainya hanya ketika ada paripurna atau rapat kerja. Terkadang, ketika ada masyarakat yang mengadu atau menyampaikan aspirasi, hanya satu atau dua anggota dewan saja yang menerimanya.
Pengamat keuangan daerah dari Unand, Hefrizal Handra menyebutkan efisiensi anggaran seharusnya ditunjukkan DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi budgeting.
Melihat anggaran kunjungan kerja yang dinilai begitu besar, tentu masyarakat akan berpikir sejauh mana keseriusan dewan dalam menjalankan fungsinya.
Jumlah Rp 17 miliar bukanlah sedikit. Meski tak ada larangan menetapkan biaya perjalanan dinas, namun penetapannya mesti dilakukan secara bijak. Memang saat ini tidak ada lagi anggaran hibah/ bansos, tapi bukan berarti dewan lalu memperbanyak anggaran di kunjungan kerja.
Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, mestinya dewan memiliki skala prioritas pada anggaran yang benar-benar dibutuhkan bagi kepentingan publik. Memberikan contoh bagaimana melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran sebagaimana selalu mereka tekankan kepada pejabat SKPD.
Hefrizal menyebutkan, seharusnya anggota dewan lebih memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hal itu harus diperlihatkan dalam penyusunan anggaran yang lebih mendahulukan pembangunan yang lebih prioritas.
Banyak anggaran yang bisa dihemat. Perjalanan dinas dan kunjungan kerja merupakan satu poin yang bisa dihemat.
Menurutnya, tak hanya di DPRD Sumbar saja, rata-rata penganggaran kegiatan di dinas juga masih belum mengusung asas efektivitas dan efisiensi. “Kalau ditanyakan ke dewan, tentu mereka mengaku kalau anggaran itu dibutuhkan. Pertanyaanya apakah harus sebanyak itu?” tegasnya.
Sedangkan untuk pembangunan gedung baru, dosen ekonomi Unand ini menyebutkan, seharusnya belum masuk prioritas. Apalagi gedung lama masih layak dan pantas digunakan.
”Lebih baik bangun jalan, jembatan, dan irigasi terlebih dahulu, ketimbang membangun gedung baru dengan anggaran sebesar itu (Rp 19,8 miliar),” katanya.
Pengamat kebijakan publik, Eka Vidya tak menampik kalau banyak masyarakat beranggapan kegiatan kunjungan kerja dewan sejauh ini banyak sekadar ”main-main” atau jalan-jalan.
Masyarakat tak bisa disalahkan jika ada anggapan seperti itu. Pasalnya selama ini apa yang dilakukan dewan saat kunker itu tak dirasakan dampaknya.
Misalnya saja dalam membahas Ranperda, bisa dua kali anggota dewan kunker ke luar daerah. Namun hasil Ranperda belum dirasakan masyarakat. Masyarakat sejak awal tak pula diberikan sosialisasi untuk apa aturan itu dibuat dan manfaatnya.
Agar hal sama tak terulang lagi, kata Eka, anggota dewan di tahun-tahun mendatang mesti memberikan contoh kepada SKPD dan masyarakat bahwa tak semua kegiatan harus disertai kunjungan kerja.
Misalnya membahas Ranperda, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini mereka bisa minta data ke instansi lain lewat internet dan dibahas secara bersama di gedung dewan. Dengan begitu, maka anggaran untuk beli tiket pesawat, surat perintah perjalanan dinas (SPPD), dan belanja lainnya bisa dihemat.
Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius secara tegas mengatakan anggaran yang sudah dianggarkan untuk dewan itu bukanlah pemborosan. Kegiatan kunjungan kerja merupakan upaya menyejahterakan masyarakat. ”Tak benar kalau anggaran kunker itu pemborosan. Kami menjalankan tugas kedewanan,” katanya.
Dia mencontohkan hearing dengan kementrian. Ada hasil yang dibawa anggota dewan ini. ”Kami kunker itu mempelajari dan belajar sehingga apa yang tengah dibahas bisa memiliki hasil optimal,” ujarnya.
Arkadius menyebutkan, kunker itu tak ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dewan.
Misalnya dalam pembahasan Ranperda dengan mengunjungi daerah yang telah berhasil menerapkan Perda yang bakal dibuat. Dilakukan perbandingan secara langsung ke daerah itu sehingga ketika diterapkan di Sumbar tak ada pertentangan.
Sedangkan anggaran makan dan minum, Arkadius menegaskan itu bukan sepenuhnya digunakan anggota dewan. Misalnya ada kunjungan masyarakat atau instansi lain, tentu mesti dijamu paling tidak untuk snack.
Untuk gedung baru, politisi Partai Demokrat itu menilai sudah layak dibangun karena gedung saat ini menurutnya tak layak menampung anggota dewan yang sudah bertambah dari periode sebelumnya, jadi 65 orang.
Belum ditambah pegawai negeri, tenaga honor dan outsourcing yang 150 orang. Dalam satu ruangan 11-14 orang sehingga dewan tak bisa maksimal bekerja.
Anggaran Rp 17,3 miliar baru untuk pekerjaan konstruksi atau tiang dan atap. Sedangkan dinding dan sekat ruangan serta mobiler dianggarkan tahun depan. Nantinya tiap dewan memiliki ruangan 3×3,5 meter. Ditambah ruangan aparatur sipil negara tiap bidang. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
