ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Akademisi Universitas Syiah Kuala Saifuddin Bantasyam,SH,MA mengatakan bahwa pola rekrutmen anggota panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) sangat mempengaruhi optimalisasi kerja lembaga pengawas tersebut. Keterlibatan anggota legislatif baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dalam proses seleksi akan mempengaruhi independensi lembaga ini.
“Bagaimana kita bicara optimalisasi kerja kalau ada masalah dengan independensi, untuk itu ke depan kita perlu menerapkan pola seleksi yang berbeda dimana anggota Panwaslih tidak direkrut oleh legislatif, tapi lembaga yang independen dan tim ini yang melakukan proses rekrutmen dari mulai administrasi, ujian tulis, wawancara sampai proses penetapan,” ujar Saifuddin Bantasyam pada diskusi Haba Pilkada, dengan tema “Optimalisasi Fungsi Panwaslih Aceh” yang diselengarakan Aceh Institute (AI) bekerjasama dengan KIP Aceh pada Jumat,(23/12/2016) di ruang Media Center KIP Aceh, Banda Aceh.
Menurut Saifuddin semua orang harus melihat kembali apakah hal-hal yang membuat organisasi itu efektif. Dari segala macam referensi yang ada Akademisi fakultas Hukum ini mengatakan bahwa efektifnya sebuah oprganisasi tersebut tergantung dengan leadership, team work yang kuat dan pengambilan keputusan harus bisa dipertangungjawabkan, Kemudian sumber daya manusia yang berilmu dan bertalenta dan ukuran sukses harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Jangan kemudian tujuan menjadi lain, bekerjalah dalam sistem kerja efektif, Efisien dalam melakukan eksekusi. Kemudian value dan behaviour. Nah itu satu. Elemen sukses lain adalah inovasi dan strategi dan kemudian komunikasi, sekarang kita lihat panwaslih sebagai organisasi. Kalau bicara optimalisasi kinerja panwaslih bagaimana anggota panwaslih itu direkrut dengan adanya isu independensi didalamnya. Yang kedua bagaimana sumber daya yang direkrut itu. Yang ketiga sifat adhoc organisasi itu,” ujar akademisi yang juga mejadi panelis pada debat kandidat calon gubernur Aceh di Hermes Hotel beberapa waktu yang lalu.
Dalam acara yang dipandu oleh akademisi UIN Ar Raniry Muazzinah Yacob, B.Sc, MPA ini semakin menarik, terutama saat Saifuddin mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan tentu akan ada kritik dari partai politik dengan menyebutkan bahwa mereka berhak melakukan rekrutmen karena mereka wakil rakyat. Untuk menjawab semua persoalan independesi dan efektifitas kinerja Panwaslih beberapa pihak berharap lembaga ini permanen namun Saifuddin mengatakan.”Kalau saya mengusulkan lembaga ini permanen seperti KIP dengan 5 tahun masa jabatan pertanyaannya, apa kerja mereka? Nanti menuju pada pilkada serentak apa yang dikerjakan panwaslih selama 4 tahun sebelum tahun pilkada. Kalau KIP Terus menerus ada produksi. Tapi kalau panwaslih bagaimana? Saya sudah membaca tugas dan fungsi kewenangan Panwaslih jadi masalah kalau dipermanenkan. Kita perlu juga melakukan riset apa plus minusnya,” kata akademisi yang juga sering menjadi pembicara seminar dan public speaking di berbagai tempat.
Sumber daya di Panwaslih juga menjadi masalah krusial. Saifuddin mendapatkan informasi langsung dengan wawancara ada beberapa pihak di kabupaten/kota bahwa untuk menetapkan bidang tertentu di Panwaslih ternyata diundi dan bidang yang dihindari bidang penegakan hukum, dan akhirnya lembaga ini dihuni oleh orang yang tidak paham regulasi.
“Kita bisa bayangkan kalau orang-orang yang tidak tepat duduk diposisi ini. Wrong people in the wrong place. Akhirnya yang kita cemaskan adalah apabila Panwaslih beragumentasi menerapkan satu pasal yang ternyata salah. Itu memalukan sekali, kalau ini tidak menjadi perhatikan akan sulit bicara mengenai optimalisasi panwas,” pungkas Saifuddin.
Diskusi menghadirkan narasumber Ridwan Hadi (Ketua KIP Aceh), Askalani (Bawaslu Aceh), Saifuddin Bantasyam SH,MA. (Akademisi) dan Sudirman (Forum LSM). Sedangkan peserta diskusi merupakan pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Pilkada Aceh diantaranya ketua tim sukses pasangan calon Kepala daerah, para pimpinan partai politik, akademisi, LSM, dan media massa (Cetak, televisi, online). Namun sangat disayangkan pihak Panwaslih yang seharusnya menjadi narasumber utama dan merupakan pihak yang menjadi pembahasan dalam diskusi ini tidak hadir walaupun pihak AI sudah mengundang jauh-jauh hari.[]
