FSPMI Minta Rp 3,2 Juta
Karimun – PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Karimun, menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2017 sebesar Rp 2,6 juta atau naik Rp 200 Ribu dari UMK tahun 2016 sebesar Rp 2,4 Juta.
Besaran UMK itu kami tetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 terkait aturan pengupahan. Hitungannya UMK 2016 dikali dengan angka inflasi nasional,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Karimun, Rufindi Alamsyah, Selasa (8/11) di ruang rapat gedung B komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Karimun.
Menurut dia, keputusan terkait UMK 2017 telah melalui mekanisme rapat yang melibatkan unsur pemerintah daerah, pengusaha dan perwakilan buruh di kantor Disnaker Karimun. Penetapan UMK Karimun mengacu dan lebih tinggi dari UMP Kepri 2017 yaitu sebesar Rp 2,3 juta.
Menurut dia, besaran UMK tersebut hingga saat ini masih memperoleh penolakan dari kalangan buruh yang merasa tidak setuju dengan penerapan PP 78 Tahun 2015. Salah satunya alasannya adalah penetapan UMK berdasarkan insflasi nasional bukan insflasi daerah.
Namun demikian, pihaknya telah mengakomodir aspirasi tersebut dan akan menyampaikannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Masukan dari dewan pengupahan dijadikan catatan untuk disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan.
Daerah tidak bisa menetapkan UMK Tanpa berdasarkan PP 78 Tahun 2015, aturan tersebut berlaku nasional bukan hanya di Karimun saja. Apa yang menjadi keberatan yang disampaikan perwakilan buruh akan disampaikan kepada Kementerian, dan UMK 2017 berlaku pada Januari 2017 dan untuk pekerja yang telah bekerja di bawah 1 tahun.
Ketua FSPMI Karimun, Fajar dengan tegas menolak UMK Karimun 2017 Karena tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) Karimun sebesar Rp 3,2 juta. Menurutnya angka tersebut merugikan buruh karena biaya hidup di Karimun terlalu tinggi. Hal itu dibuktikan dengan insflasi daerah lebih tinggi dari insflasi nasional.(ALRION)
