Kepri Bukan Provinsi Karimun
Gara-gara tidak diundang dalam pelantikan pejabat Pemprov Kepri membuat hubungan DPRD Provinsi Kepri dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun memanas. Jumaga dengan nada kesal melontarkan kata-kata bahwa Kepri bukan provinsi Karimun, yang dapat dibuat sesuka hati. Karo Humas dan Protokol Pemprov Kepri, Junaidi menyebut, alasan tak mengundang DPRD, karena gubernur ingin cepat melakukan pelantikan.
Tanjungpinang – Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak sedang dinas luar saat sejumlah pejabat Pemprov Kepri, dilantik di aula Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (7/11). Saat itu dirinya berada di Kota Batam dan pertama mendengar kabar pelantikan dari sejumlah anggota DPRD Kepri di Tanjungpinang.
Kepada Tanjungpinang Pos, kemarin, Jumaga mengaku, kaget setelah mendengar Gubernur Kepri H Nurdin Basirun melantik sejumlah pejabat secara mendadak.
Reaksi pertama yang diluapkan, bahwa gubernur Kepri tidak paham aturan dan sudah lancang sebab tidak melibatkan DPRD Kepri, dalam pelantikan itu.
”Aku sudah 19 tahun jadi pejabat. Baru kali ini, (aku menemukan) kejadian ini (pelantikan, red),” kata Jumaga.
Dijelaskannya, undang-undang (UU) secara tegas mengatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan PP Nomor 18 Tahun 2016 bahwa tugas perangkat daerah adalah membantu gubernur dan DPRD.
”Roda pemerintahan tidak akan berputar jika tidak dijalin kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPRD,” tegas Jumaga.
Jumaga terang-terangan menyebut bahwa perombakan kabinet yang dilakukan Gubernur Kepri memiliki agenda terselubung. Ia menilai, pejabat nomor satu di Istana Kota Piring itu hendak memasukkan sejumlah pejabat yang dulunya berasal dari tempatnya menjadi bupati. Sejumlah pejabat itu dikabarkan akan diplot di sejumlah jabatan yang saat ini kosong alias dijabat pelaksana tugas (Plt).
”Polanya sudah terbaca. Setelah dilantik jadi pejabat eselon III, lalu ditunjuk Plt di jabatan tertentu,” ujar Jumaga menyebut, jabatan yang akan diisi pejabat-pejabat pilihan antara lain, asisten administrasi, kadistamben, kabiro pembangunan, kabiro ortal dan sejumlah jabatan basah lainnya.
”Kepri kita ini bukan provinsi Karimun,” sebut Jumaga menambahkan dengan nada kesal sembari berharap, ke depan tidak dilakukan kembali.
Plt Karo Humas dan Protokol, Junadi ketika dikonfirmasi menepis, jika gubernur Kepri ingin menjadikan provinsi Kepri sebagai provinsi Karimun. ”Taklah, pelantikan kan sudah sesuai proses assessment, termasuk wawancara,” kata dia.
Menurut dia, pelantikan sudah sesuai kemampuan. Mengenai tidak diundangnya dewan, menurut dia, pihaknya mau mempercepatnya. ”Sebenarnya pelantikan ini kan haknya prerogatifnya gubernur,” jelasnya.
Sementara itu, pengamat politik Endri Senopaka mengungkapkan, jika ditinjau dari kacamata hukum, tindakan Nurdin melantik pejabat eselon dinilai masih wajar.
”Kan sama seperti kejadian waktu Joko Widodo melantik pejabat (DKI, red) di lokasi pembuangan akhir sampah, sebab memang tidak ada aturan yang ketat mengenai pola pelantikan,” kata Endri. Disinggung mengenai tidak dilibatkan pihak dewan dalam pelaksaan proses pelantikan, Endri menganggap tindakan itu jelas berdampak pada penilaian etis atau tidak etis.
”Kita kan sudah terbudaya, apa-apa harus undangan resmi, ini itu dan banyak lagi, padahal pola-pola itu adalah budaya ciptaan kita sendiri, sementara aturan hukum tidak demikian. Hal itu saja kalau menurut saya Pak Gubernur seperti kurang memperhatikan,” paparnya.
Terkait hubungan DPRD dan Gubernur Kepri, ia berpendapat, hubungan pemprov dan DPRD tidak akan terganggu.
Di lingkungan Pemprov Kepri berkembang kabar bahwa 7 jabatan yang saat ini kosong dan dijabat Plt, akan diisi pejabat-pejabat pilihan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.
Seorang pejabat BKD Pemprov Kepri mengatakan, tujuh jabatan yang kosong setelah pelantikan sudah diisi pelaksana tugas. Prosesnya langsung ditunjuk gubernur dalam rapat tertutup setelah pelantikan.
Yakni Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dijabat Burhanuddin, Plt Kepala Dinas Pertambangan sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Amzon. Kemudian Plt Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Dr Hasbi, Plt Kepala Biro Pembangunan Samsuardi dan Plt Kabiro Organisasi dan Tata Laksana M Azis. Sementara posisi Plt Kepala Dinas Perhubungan Kepri masih kosong sementara katanya, masih menuggu sampai evaluasi SOTK baru selesai di Kemendagri.
”Penunjukkan langsung saat rapat koordinasi tertutup di lantai IV. Begitu juga Plt Biro Humas dan Protokoler, Pak Junaidi langsung ditunjuk,” jelasnya.
Kabid Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Aziz Kasim Djoe menuturkan, sampai hari ini (kemarin, red) jabatan kepala dinas Perhubungan masih belum ada yang ditunjuk. Dia belum tahu apa alasan Gubernur Kepri belum menentukan siapa pengganti jabatan sementara Kadishub yang sebelumnya dijabat Muramis.
”Masih kosong, sementara kami belum tahu siapa, karena bukan kapasitas kami menjawab,” jelas Aziz.
Sedangkan Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Provinsi Kepri, Alfian menuturkan, bahwa jabatan Plt Kadis Dinas Pertambangan dan Energi diisi langsung oleh Amzon, yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Distamben Kepri.
”Pak Amzon yang merangkap jabatan sebagai kadis dan sekretaris,” ujarnya Alfian singkat.
Sebelumnya, Sekdaprov TS Arif Fadillah usai menghadiri rapat bersama Gubernur Kepri menjelaskan, bahwa posisi jabatan yang masih kosong memang ada dan belum diisi. Untuk mengisi dan melantik posisi jabatan itu menunggu evaluasi SOTK baru yang saat ini masih diproses di Kemendagri.
”Nanti setelah SOTK baru selesai dievaluasi, maka akan dilakukan kembali pelantikan, sesuai dengan APBD tahun 2017,” jelas mantan Sekda Karimun.
Disinggung mengenai pelantikan yang baru saja dilakukannya bersama Gubernur Nurdin Basirun merupakan kamuflase untuk menghindari bentrok politik di internal Pemprov Kepri.
”Nah kalau soal kamuflase atau apalah, semacamnya, mungkin bisa tanya ke Pak Nurdin, kalau saya sebagai perencana saja,” jelasnya demikian.(Yoan -Suhardi)
